malawapati.com - Para petugas Sensus Ekonomi 2026 melaksanakan Deklarasi Komitmen yang dibuka oleh Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah, dengan ditandai pemakaian rompi disertai penandatanganan pakta komitmen antara Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan BPS Bojonegoro.

Bertema “Menyatukan Langkah, Menguatkan Komitmen Bersama” digelar di Ballroom Hotel Dewarna, Jumat (12/6). Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan bahwa sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Data dasar sensus ekonomi dilakukan pada tahun 2010, kemudian dilaksanakan kembali pada tahun 2016 dan tahun 2026 ini kembali dilakukan sensus ekonomi yang datanya disuguhkan secara nasional.

Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bojonegoro pada Triwulan I Tahun 2026 dibandingkan Triwulan I Tahun 2025 tercatat sebesar 0,02 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi sektor migas yang mengalami penurunan sebesar 8,72 persen sehingga mempengaruhi indikator pertumbuhan ekonomi daerah.

“Sedangkan kabupaten lain tidak masuk indikator migasnya. Ternyata yang naik di sektor pertanian 14,2 persen. Seandainya tidak naik maka kita berada di minus. Maka berdampak pada sektor lain, sektor makanan dan minuman juga naik. Di sini baru bisa dilihat ada perimbangan naik dari pertanian dan berdampak dari jasa lainnya, juga dari sektor kesehatan,” ujarnya.

Wakil Bupati Bojonegoro juga berpesan kepada petugas sensus agar meminta data secara utuh dari responden yang akan disurvei. Selain itu, masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa sensus ekonomi tidak berkaitan dengan pajak, melainkan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat.

“Tolong berikan data secara utuh siapa yang mau disurvei, sampaikan juga kepada responden bahwa ini tidak berkaitan dengan pajak, hanya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Bojonegoro ini pertaniannya nomor 2 se-Jatim,” tegasnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro Syawaluddin Siregar dalam laporannya menyampaikan bahwa jumlah total petugas Sensus Ekonomi 2026 mencapai 1.479 orang.

Ia menjelaskan bahwa pendataan akan dilakukan secara masif mulai 15 Juni hingga 1 Agustus 2026. Pelatihan tersebut bertujuan menjamin standarisasi kompetensi petugas sehingga data yang terkumpul sesuai dengan kebutuhan.

“BPS juga mengapresiasi Bupati, Wakil Bupati Bojonegoro dan jajaran Pemkab atas komitmen dan dukungan dalam tahapan Sensus Ekonomi 2026, serta memfasilitasi penyebarluasan publikasi Sensus Ekonomi 2026. Penguatan sensus ekonomi hingga ke camat dan lurah yang mendukung penuh sensus ekonomi 2026 demi data resmi Indonesia dan Bojonegoro yang berkualitas,” ungkapnya.

Syawaluddin menambahkan, dalam 2,5 bulan ke depan BPS kembali meminta dukungan berupa keberlanjutan keteladanan tokoh daerah. BPS juga berharap Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro menjadi pihak pertama yang didata oleh petugas sensus.

Kepada seluruh petugas, Syawaluddin berpesan agar selalu menjaga integritas selama menjalankan tugas di lapangan.

“Untuk petugas jaga integritasnya, tidak ada data direkayasa atau dimanipulasi, jaga kesehatan dan keselamatan. Dengan semangat kita wujudkan Sensus Ekonomi sukses mencatat ekonomi Bojonegoro. Selamat bertugas, jaga integritas, semangat dan kesehatan di lapangan,” pungkasnya.

·         Penulis         : Rinna H.

·         Editor            : Moh. Junni.