malawapati.com - Proses pembangunan Pasar Kota senilai 200 miliar mulai dilaksanakan. Mulai para pedagang pindah ke Tempat Penampungan Sementara (TPS) Pasar Wisata, nampak bangunan pasar sudah dirobohkan.

Mulanya pembangunan pasar tersebut akan dibangun satu lantai namun berubah menjadi tiga lantai. Dengan penganggaran pada APBD 2026 sebesar 80 miliar untuk pembangunan pondasi atau konstruksi bangunan, sedangkan untuk pembangunan stan/kios akan dilaksanakan pada penganggaran APBD 2027 sebesar 120 miliar.

Dengan melihat dua tahun penganggaran tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Bojonegoro, Lasuri, menyayangkan hal tersebut. Apalagi saat ini para pedagang terpencar tidak menyatu dalam satu TPS di Pasar Wisata yang telah disepakati bersama.

”Awalnya kan dianggarkan 80 miliar untuk satu lantai dalam satu tahun 2026 sudah selesai dibangun. Tapi ternyata desainnya berbeda ada 3 lantai yang menelan anggaran 200 miliar. Dengan dipasang anggaran tahun 2026 dan 2027,” ujarnya.

Ia juga mengungkapkan sempat menanyakan pada Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro, saat rapat kerja di Komisi B DPRD Bojonegoro, Jum’at (17/7) kemarin.

”Kenapa tidak diselesaikan dengan sistem multiyears atau tahun jamak, dibangun semuanya di tahun 2026 ini. Jika mundur bisa melakukan addendum perpanjangan kontrak dapat diajukan dan disahkan sebelum masa berlaku kontrak utama berakhir,” bebernya.

Dengan waktu 2 tahun pembangunan pasar tersebut, Lasuri menilai rentang konflik sosial, mereka harus berdagang di Pasar Wisata hampir dua tahun.

Lasuri juga sebutkan bahwa pembangunan pasar kota jangan samakan dengan Masjid Margomulyo karena tidak ada masalah sosial.

Ia katakan bahwa pembangunan Masjid Margomulyo dipasang anggaran beberapa tahun tidak ada masalah karena tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang menunggu. menurutnya membangun pasar lebih baik diselesaikan dalam setahun, sehingga pedagang tidak menunggu lama.

Di TPS Pasar Wisata diperkirakan bisa 2 tahun lebih. Lasuri menilai memakan waktu terlalu lama. ”Jarang pembangunan pasar hingga 2 tahun. Kasihan para pedagang lama di TPS, kenapa mereka tidak berfikir dikerjakan dengan sistem multiyears,” ujarnya.

Disinggung mengenai perencanaan tersebut sebagai anggota DPRD Bojonegoro dari Fraksi PAN, ia tidak mengetahui perubahan perencanaan tersebut, karena pembahasan dan kesepakatan awal hanya dibangun satu lantai sebab pasar tradisional.

”Konsepnya gak paham kita itu kan Pemkab. Tahu-tahu itu digunakan tiga lantai. Kalau bicara tentang efesiensi yaa, ya tidak efesiensi kalau senilai 200 miliar. Namun jika berfikir pasar tradisional idealnya ya tetap satu lantai,” tandasnya.

Ia hanya menebak kemungkinan Pemkab berfikirnya akan dijadikan ikonnya Kabupaten Bojonegoro sehingga dibangun tiga lantai.

Disinggung terkait kontraktor pemenang adalah kontraktor yang jadi sorotan karena mengerjakan gedung DPRD Bojonegoro sempat viral ambrol di ruang Rapat Paripurna, Lasuri mengelak dengan tidak tahu menahu tentang pemenang tender.

Ia hanya menegaskan sangat menyayangkan pembangunan pasar tidak menggunakan sistem multiyears sehingga cukup setahun selesai.

“Dengan multiyears itu akan lebih jelas, pedagang tidak perlu lama menempati TPS. Selain itu, nanti berbeda kontraktor pememang, apa bisa memastikan kualitas penggarap pertama dan kedua sama?, ntar muncul permasalahan lagi,” pungkasnya.

·         Penulis         : Rinna H.

·         Editor            : Moh. Junni.