malawapati.com - Proyek pengembangan dan pengeboran satu sumur Kedung Keris West (KKW)  di Desa Sukoharjo, Kecamatan Kalitidu, Kabupaten Bojonegoro, dalam wilayah kerja Blok Cepu yang dikelola ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) bakal terealisasi.

‎Sumur tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 15.000 barel minyak per hari (Barrels Of Oil per Day/BOPD) dengan potensi cadangan mencapai 9,9 juta barel minyak (Millions Barrels Of Oil/MMBO).

Kantor Staf Presiden (KSP) bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Pemerintah Kabupaten melakukan kunjungan dan rapat dengan diakhiri penandatanganan kesepakatan terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) berstatus Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur Selasa (7/7), dengan luasan lahan 6.000 meter persegi yang akan digunakan sebagai area pengeboran sumur West Kedung Keris.

‎Kepala SKK Migas, Djoko Siswanto mengatakan, bahwa kehadiran Bupati dan Wakil Bupati Bojonegoro bersama Wakil Gubernur Jawa Timur meninjau langsung ke lokasi dan penandatangan kesepakatan bersama adalah bukti bentuk dukungan untuk pemanfaatan lahan tersebut.

Menurut Djoko dukungan pemerintah daerah menjadi langkah penting untuk mempercepat realisasi proyek strategis hulu migas yang diproyeksikan mampu menambah produkis minyak nasioanal sekitar 15.000 barel per hari dari satu sumur.

‎”Proyek Kedung Keris West merupakan bagian dari pengembangan Blok Cepu yang dioperasikan ExxonMobil Cepu Limited guna mempertahankan sekaligus meningkatkan produksi minyak nasional,” ungkap Djoko Siswanto.

‎Kepala Staf Kepresidenan, Dudung Abdurachman menambahkan bahwa Kedung Keris West adalah contoh proyek strategis energi tidak semestinya terhambat persoalan administratif karena kebutuhan lahannya sangat terbatas, namun manfaatnya besar bagi negara.

‎Menurutnya, proyek tersebut berpotensi menghasilkan sekitar 15.000 barel minyak per hari dengan nilai ekonomi diperkirakan mencapai Rp25 miliar per hari.

‎Proyek Kedung Keris West, dikatakan, sebagai contoh yang sangat jelas. Kebutuhan lahannya kecil, tetapi dampaknya sangat besar bagi produksi minyak nasional dan penerimaan negara.

‎”Jangan sampai potensi sebesar ini tertunda karena proses administrasi yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga,” tandas Dudung.

·         Penulis         : Rinna H.

·         Editor            : Moh. Junni.