malawapati.com - Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Bojonegoro termasuk cukup tinggi. Untuk itu sebagai bentuk perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan, DPRD Bojonegoro telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) III.

Pansus III ini  bertugas untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

 Sebelum memasuki tahap finalisasi, di ruang Komisi C DPRD Bojonegoro, Senin (25/5/2026), rapat digelar untuk lebih mematangkan pembahasan yang difokuskan pada penyempurnaan substansi dan format penyusunan regulasi, khususnya terkait ketentuan sanksi administratif.

Ketua Pansus III DPRD Bojonegoro, Diana Hargianti menyampaikan bahwa secara substansi Raperda telah disepakati dan mendapatkan persetujuan untuk dilanjutkan ke tahapan berikutnya. Bahkan, dalam pembahasan terbaru telah ditambahkan poin terkait sanksi administratif guna memperkuat implementasi regulasi tersebut.

“Substansi sudah disepakati, termasuk penambahan terkait sanksi administratif. Selanjutnya akan dilakukan revisi pada sisi format dan penyusunan redaksi bersama bagian hukum dan tim penyusun,” ujarnya.

Menurutnya, penyempurnaan format tersebut diperlukan agar redaksi dalam pasal-pasal yang diatur lebih tepat, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pansus III DPRD Bojonegoro berharap Raperda tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan nantinya mampu menjadi payung hukum yang kuat dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak, khususnya bagi korban kekerasan di Kabupaten Bojonegoro.

Pembahasan Raperda juga dilakukan secara bertahap dan mendalam agar regulasi yang dihasilkan benar-benar tepat sasaran serta dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.

·         Penulis         : Rinna H.

·         Editor            : Moh. Junni.